DUTANARASI.COM – Ratusan mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8) sore.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi yang sebelumnya diselenggarakan pada Kamis (22/8) di depan gedung DPR, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), dan beberapa daerah lainnya.
Pantauan CNNIndonesia.com, massa datang menggunakan dua mobil komando. Mereka membawa bendera hingga poster berisi tuntutan.
“Kawal putusan MK,” demikian isi salah satu poster.
“Tolak politik dinasti,” isi poster lainnya.
Salah seorang orator mengatakan DPR telah berkali-kali mengacak-acak undang-undang demi kepentingan individu dan kelompok tertentu. Ia pun mengatakan revisi Peraturan KPU (PKPU) yang akhirnya disepakati DPR dan pemerintah menyesuaikan putusan MK belum jadi kemenangan mutlak.
“Putusan KPU bukan kemenangan mutlak. Mereka berulang kali mengacak-acak Undang-undang untuk melacurkan kepentingannya,” kata orator aksi.
Dia juga meminta aparat penegak hukum membebaskan pendemo yang ditangkap dalam aksi beberapa hari lalu.
Menurut orator, aparat penegak hukum seharusnya dijatuhi hukuman karena bersikap represif dalam mengamankan demonstrasi.
“Banyak kawan kita yang tersangka, padahal penegak hukum yang merepresi kita, harus juga ditersangkakan. Bebaskan kawan kami di Jakarta dan seluruh Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR mulai tersendat dengan kedatangan para mahasiswa.
Aksi demonstrasi dipicu sikap DPR dan pemerintah yang secara ugal-ugalan menyepakati revisi terhadap UU Pilkada Nomor 10/2016. Materi revisi UU itu malah bertentangan dengan dua putusan MK yang telah dibacakan pada Selasa (20/8).
Pengesahan revisi UU Pilkada itu akhirnya dibatalkan. DPR dan pemerintah juga sudah sepakat Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2024 menyesuaikan putusan MK. Namun, warga tetap mengawal putusan MK betul-betul dijalankan.
Sumber : CNNIndonesiacom
