Suasana Aksi Pertama JAMPER di Graha Pertamina Jakarta (ist)
Jakarta, 20 Desember 2024 – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (JAMPER) akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 6 Januari 2025 di depan Gedung Graha Pertamina, Jakarta. Dalam pengumumannya, Koordinator Lapangan (Korlap) JAMPER, Ahmad, mengungkapkan bahwa aksi ini akan melibatkan lebih banyak massa dan mereka siap untuk menginap jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“kami sangat kecewa karena Pertamina, yang merupakan perusahaan negara, justru lebih mengutamakan perusahaan non-BUMN dan asing dalam proyek migas. Padahal, PDSI yang merupakan anak perusahaan BUMN sudah terbukti mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” ujar Ahmad.
JAMPER menyatakan kekecewaannya terhadap Pertamina, yang hingga kini belum memberikan respons atau kebijakan konkret terkait masalah yang telah mereka angkat, terutama terkait kebijakan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang mengganti rig pengeboran milik PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dengan perusahaan non-BUMN, termasuk perusahaan asing. Langkah ini dianggap bertentangan dengan semangat nasionalisasi sektor migas yang diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.
Ahmad menambahkan, keputusan PHSS mengganti rig pengeboran yang dikelola oleh PDSI dengan perusahaan non-BUMN, yang sebagian besar berasal dari luar negeri, mencerminkan ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses tender. Selain itu, JAMPER menilai langkah ini berpotensi merugikan keberlangsungan bisnis BUMN, terutama PT Pertamina (Persero) yang menjadi pengelola utama sektor migas di Indonesia.
“Kami mendesak agar Direktur Utama Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses lelang yang telah dilakukan oleh PHSS. Kami juga meminta agar General Manager PHSS dicopot karena kebijakan yang mengabaikan peran penting perusahaan BUMN,” tegas Ahmad.
JAMPER juga berencana menyampaikan masalah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan meminta anggota DPR dari Kalimantan Timur untuk turut menyuarakan aspirasi mereka. Selain itu, mereka berusaha untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mereka yakini memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Pak Prabowo adalah sosok yang kami anggap sebagai pembela nasionalisme. Kami yakin beliau akan mendengarkan aspirasi kami dan memperjuangkan hak rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam sektor migas yang sangat strategis,” tambah Ahmad.
JAMPER menegaskan bahwa keputusan Pertamina Hulu Sanga Sanga yang mengganti rig PDSI dengan perusahaan non-BUMN, terutama yang melibatkan teknologi asing, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka juga mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional, yang bisa tergantung pada teknologi asing dan merugikan pekerja lokal.
Tuntutan JAMPER dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 6 Januari 2025 adalah sebagai berikut:
- Mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh proses lelang tender rig pengeboran di Pertamina Hulu Sanga Sanga.
- Mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mencopot General Manager Pertamina Hulu Sanga Sanga.
- Mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan ruang bagi rig BUMN di wilayah kerja Pertamina Hulu Sanga Sanga.
- Meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk turun langsung mengecek semua proses tender rig di Pertamina Hulu Sanga Sanga.
JAMPER berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dengan adil dan transparan demi kemakmuran bangsa. (dm)
