DUTANARASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang mencari lahan seluas 5 hingga 10 hektare sebagai bagian dari upaya mendukung program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh pemerintah pusat.
Program ini bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dengan skema boarding school atau sekolah berasrama.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa dalam rapat yang digelar pada Kamis (20/3/2025), Pemkab Kukar diminta untuk menyediakan lahan yang memenuhi standar program tersebut.
Setelah melakukan pengecekan, ternyata tidak ada sekolah di Kukar, baik SD, SMP, maupun SMA, yang memiliki luas lahan yang cukup.
“Kami akhirnya sepakat untuk mencari alternatif lahan baru yang dimiliki pemerintah daerah agar bisa diajukan dalam sistem program Sekolah Rakyat,” ujar Sunggono.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah lahan di sekitar Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, yang berdekatan dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan lahan hibah untuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki sudah memiliki akses jalan, listrik, air, serta jaringan telekomunikasi, yang menjadi syarat utama dari pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh biaya pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya perlu menyediakan lahan.
Saat ini, program ini telah berjalan di 100 daerah di Indonesia, termasuk di beberapa wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kukar belum termasuk dalam daftar penerima, namun pemerintah daerah tengah mengupayakan agar bisa masuk dalam program tersebut tahun depan.
Dengan adanya Sekolah Rakyat di Kukar nantinya diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah dan menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat miskin.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kukar bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah,” pungkasnya. (adv/Iam)
