DUTANARASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus konsisten menjalankan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT), dengan salah satu langkah strategisnya adalah memberikan pelatihan kepada warga, termasuk pengurus PKK-RT.
Pelatihan itu digelar di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Rabu 23/4 lalu, yang diikuti oleh pengurus PKK-RT dari Desa Jembayan dan Kecamatan Loa Kulu. Pada hari yang sama, pelatihan serupa juga berlangsung di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, dihadiri oleh Sekretaris DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan berbasis RT, yang sejak dua tahun terakhir mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta untuk tiap RT.
Menurutnya, setelah sebelumnya pelatihan difokuskan kepada pengurus RT, kini perhatian beralih ke warga secara langsung, termasuk kelompok pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pengurus PKK-RT.
“Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam membangun lingkungannya sendiri, kami ingin warga memahami pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerukunan di RT masing-masing, jika semua RT kondusif, maka desa, kelurahan, dan kecamatan akan ikut menjadi tempat tinggal yang nyaman,” jelas Arianto baru ini.
DPMD Kukar juga mengarahkan penggunaan dana RT tidak hanya untuk pembangunan fisik, melainkan untuk kegiatan yang bersifat produktif dan berorientasi pada penguatan ekonomi warga.
Pelatihan seperti keterampilan membuka bengkel, tata boga, kerajinan tangan, hingga usaha mikro mandiri, disebut sebagai bentuk konkret pemberdayaan yang bisa dilakukan.
“Kalau dana ini bisa dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan yang berujung pada pembentukan usaha masyarakat, itu sangat kami dukung, karena pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan kapasitas manusia,” tegasnya.
Program pembangunan berbasis RT ini menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif, dana yang dikelola langsung di tingkat RT diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik dan tepat sasaran.
“Antusias warga sangat tinggi. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun RT yang tangguh dan mandiri. Pembangunan desa dimulai dari RT, dan kekuatan RT adalah kekuatan masyarakat kita sendiri,” pungkas Arianto. (adv/Iam)
