Kegiatan Sosialisasi Kesiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 (Ist)
DUTANARASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong pengembangan kawasan perdesaan terpadu sebagai strategi akselerasi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi rencana strategis yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, dengan mengedepankan sinergi potensi antar-desa dalam satu kawasan berbasis kesamaan geografis dan sumber daya.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kawasan ini dilakukan dengan memetakan potensi masing-masing desa dalam satu hamparan wilayah, kemudian menyusunnya dalam satu konsep pengembangan kawasan terpadu yang saling terhubung dan saling menguatkan.
“Kami mendampingi proses pembangunan kawasan perdesaan atas permintaan Bappeda Kukar. Fokusnya adalah pengembangan lintas sektor seperti pertanian, pariwisata, hingga penguatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar desa,” ujar Arianto, Selasa (6/5/2025).
Ia mencontohkan, dalam satu kawasan, bisa saja terdapat desa yang diarahkan menjadi sentra pertanian, sementara desa lain mengembangkan potensi wisata, dan desa lainnya difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan pelayanan pendukung. Semua diarahkan dalam satu rancangan kawasan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dokumen konsep yang disusun tidak hanya berisi rencana pembangunan fisik semata, tetapi juga memuat perencanaan ekonomi jangka panjang, penguatan kelembagaan desa, hingga peta jalan menuju kemandirian desa.
Namun demikian, Arianto menegaskan bahwa peran DPMD dalam proyek ini lebih sebagai penyusun konsep dan pendamping teknis dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan, seperti pembangunan jalan, fasilitas pertanian, atau infrastruktur pariwisata akan menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sesuai bidangnya.
“Kami tidak mengerjakan pembangunan fisiknya, melainkan hanya mendampingi penyusunan konsep dan dokumennya. Pelaksanaan pembangunan tentu menjadi ranah OPD teknis lainnya,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menghasilkan kawasan perdesaan yang bukan hanya berkembang dari sisi infrastruktur, tetapi juga tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan kemandirian desa.
“Dengan sinergi yang baik, kawasan perdesaan terpadu ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan dari pinggiran. Ini sejalan dengan komitmen Pemkab Kukar untuk mewujudkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah,” pungkasnya. (adv/Iam)
