DUTANARASI.COM – Masalah anggaran menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan desa di Kutai Kartanegara (Kukar), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengakui bahwa keterbatasan dana kerap menghambat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa.
“Anggaran memang terbatas, kita harus bijak dalam mengalokasikannya agar dampaknya terasa di seluruh desa, banyak desa yang menginginkan proyek besar, tapi realitanya kita harus pilih mana yang paling prioritas,” tegas Arianto.
DPMD Kukar, menurutnya, terus berupaya agar desa tetap bisa merasakan manfaat pembangunan meskipun dengan anggaran yang terbatas, salah satu strategi yang diterapkan adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna menentukan program yang paling dibutuhkan.
“Kita harus melihat kondisi desa. Ada yang butuh infrastruktur, ada yang butuh program ekonomi, ada pula yang butuh bantuan sosial, semua saling terkait,” jelasnya.
Dalam menentukan skala prioritas, DPMD Kukar juga berpegang pada pendekatan kolaboratif lintas sektor. Arianto menekankan pentingnya gotong royong antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta dukungan dari pemerintah kabupaten, swasta, dan masyarakat.
“Semua sektor harus bergotong royong. Kalau kami fokus pada pemberdayaan masyarakat, Dinas PU harus fokus bangun jalan, Dinas Kesehatan harus bangun puskesmas. Semua harus mendukung,” ujarnya.
Meskipun menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran, DPMD Kukar tetap optimistis bahwa desa-desa di Kukar bisa berkembang. Arianto menegaskan bahwa kerja keras dan kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. (adv/Iam)
