DUTANARASI.COM – Untuk memperkuat perlindungan sosial dan memberikan jaminan kerja yang layak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa ribuan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut telah dijamin melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Program ini menyasar berbagai unsur pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga ketua Rukun Tetangga (RT).
“Ada sekitar 13 ribu jiwa yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, Selasa (8/5/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar setiap tahunnya untuk menjalankan program ini. Program jaminan ketenagakerjaan ini sudah berjalan sejak tahun 2023, namun mulai tahun 2024, cakupan manfaatnya diperluas dengan menambahkan empat program lainnya, termasuk jaminan pensiun.
“Jadi, kini tidak hanya jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, tapi juga ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ini bentuk komitmen serius pemerintah terhadap perlindungan sosial,” jelasnya.
Arianto menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak menemui kendala berarti. Namun demikian, pihaknya tetap aktif melakukan pembaruan dan validasi data agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pembaruan ini mencakup perubahan jumlah penerima seiring dinamika di lapangan, seperti pergantian perangkat desa atau perubahan struktur RT.
“Sehingga data tersebut bisa tepat sasaran, sesuai dengan data yang dihimpun di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemkab Kukar terhadap tenaga kerja non-PNS yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik.
Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan terlindungi dari risiko kerja.
“Peran mereka sangat vital dalam pelayanan masyarakat, tanpa mereka, berbagai program pemerintahan dan pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya. (adv/Iam)
