DUTANARASI.COM – Akses internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan hak dasar masyarakat, inilah pesan kuat yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kominfo, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur 2025, Kamis (15/5/2025), di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.
Mewakili Bupati Kukar, Asisten III Setkab Kukar Dafip Haryanto menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, inklusif, dan responsif melalui pemerataan infrastruktur digital, bahkan.daerah-daerah pelosok menjadi fokus utama agar tak tertinggal dalam arus transformasi digital.
“Kami percaya, konektivitas digital adalah fondasi utama pembangunan berkelanjutan, di era ini, internet bukan cuma kebutuhan teknis, tapi hak setiap warga, khususnya di desa,” tegas Dafip.
Rakorda bertema “Konektivitas Infrastruktur Jaringan dalam Mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025–2030” itu dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, melalui penabuhan gong sebagai tanda dimulainya agenda strategis tersebut, acara dihadiri oleh perwakilan pemprov, Diskominfo se-Kaltim, instansi vertikal, BUMN, hingga swasta.
Dafip juga mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan perangkat hingga area blank spot. Namun, ia menyatakan optimisme bahwa dengan kolaborasi lintas sektor bersama provinsi, swasta, dan akademisi, transformasi digital di Kukar akan terus melaju.
Dengan semangat inklusivitas digital ini, Pemkab Kukar optimistis bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan Generasi Emas Kaltim 2025–2030.
Ia menyebut forum Rakorda ini penting sebagai ruang berbagi praktik terbaik antardaerah dan mendorong komitmen bersama membangun ekosistem digital yang adil dan merata.
“Kita ingin konektivitas bukan hanya hadir di kota, tetapi juga sampai ke pelosok desa, kami siap bekerja sama demi menciptakan sistem digital yang menyentuh semua lini kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (adv/Iam)
