DPMD Kukar Dorong Sinergi Penguatan UMKM di Wilayah Pascatambang

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Advertorial


DUTANARASI.COM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Hijau (YMH) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Samarinda itu berlangsung pada Jumat (24/10/2025) di Hotel Aston Samarinda. Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan komunitas pelaku usaha tersebut, DPMD Kukar hadir melalui Ahmad Irjii, Penggerak Swadaya Masyarakat, yang menilai kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat arah transisi ekonomi di daerah tambang.

Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Melalui dialog lintas pihak, kita berharap muncul gagasan konkret dan kolaborasi jangka panjang untuk membangun UMKM yang inklusif dan berkelanjutan, ujar Ahmad Irjii, Senin (3/11/2025). Menurutnya, forum ini tidak sekadar membahas persoalan teknis, tetapi juga menggali gagasan besar mengenai transformasi ekonomi masyarakat di tengah upaya Indonesia menuju Net Zero Emission.

Irjii menjelaskan bahwa daerah seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda yang bergantung pada sektor pertambangan menghadapi tantangan berat akibat penurunan aktivitas tambang. Ketika tambang berhenti, masyarakat kehilangan pendapatan. Karena itu, UMKM harus menjadi tulang punggung ekonomi baru berbasis potensi lokal, ujarnya.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur 2024, sektor pertambangan masih menyumbang lebih dari 46 persen terhadap PDRB provinsi tahun 2023. Ketergantungan tinggi ini membuat transisi energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Irjii menilai, pelaku UMKM di wilayah terdampak tambang masih perlu dukungan besar, terutama dalam akses permodalan, pasar, dan digitalisasi usaha.

Selain itu, kolaborasi antara program CSR perusahaan, pemerintah daerah, dan lembaga desa juga perlu diperkuat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan muncul solusi nyata dan inovatif untuk mengembangkan UMKM di wilayah terdampak tambang, tuturnya. Ia menegaskan, DPMD Kukar siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan ekonomi pascatambang berjalan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

(Adv/kh)

Iklan dutanarasi.com

Tags:

Advertorial