SANGATTA – Keberlanjutan ekonomi masyarakat di wilayah tambang tidak boleh berhenti ketika operasional perusahaan pertambangan berhenti. Perlindungan lingkungan, penguatan ekonomi, dan pelibatan warga harus dijalankan seiring operasi pertambangan masih berjalan. Dengan demikian ketika operasi tambang selesai, ekonomi warga terjaga keberlanjutannya.
Bupati Ardiansyah menyampaikan visi tersebut dalam seminar nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur. Selain menjadi ruang diskusi persoalan ekonomi tambang, seminar juga menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batu Bara.
Lebih lanjut, Ardiansyah menegaskan bahwa keberlanjutan pertambangan tidak sekadar isu pascaoperasional, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses produksi. Belajar dari wilayah-wilayah pertambangan yang kemakmurannya berhenti pascatambang berhenti mendorongnya untuk merancang pembangunan ekonomi sedini mungkin, yaitu ketika pertambangan masih berjalan.
“Kita tidak ingin kasus seperti di beberapa wilayah pascatambang di Kaltim terjadi di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya. Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, bukan hanya sektor ekstraktif,” tegas Ardiansyah.
Dicontohkan Bupati bagaimana Pemkab Kutim mendorong pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi warga. Menurutnya, inisiatif semacam ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.
Kegiatan seminar tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM RI, Tri Winarno, secara daring, serta Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional, Sudirman Widhy Hartono. Turut hadir pula jajaran perangkat daerah, pelaku usaha pertambangan, akademisi, serta mahasiswa.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus langkah konkret menuju transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan di Kutim. Ardiansyah berharap seminar nasional tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan melahirkan rekomendasi dan aksi nyata dalam pelaksanaan prinsip ESG di sektor pertambangan, khususnya batubara. (ADV/ProkopimKutim/DN)
