BPKP Apresiasi Komitmen Kutim Jadi Daerah Pertama Terapkan SPIP di Kaltim

Kategory Advertorial,
05-11-2025 00:00:10

SAMARINDA Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap pelaporan yang dibuat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menargetkan seluruh jajarannya memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski demikian, Mahyunadi menekankan bahwa status tersebut harus benar-benar mencerminkan kewajaran dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan.

Mahyunadi mencontohkan keberhasilan penurunan angka stunting di Kutim setelah berkolaborasi dengan BPKP dalam hal pelaporan. Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kita ingin menjadi yang terdepan dan menjadi contoh bagi daerah lain, tegas Mahyunadi.

Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Meeting Room Hotel Fugo, Samarinda. Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Sosialisasi difokuskan pada pemahaman penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.

Mahyunadi hadir bersama Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutim Sudirman Latif yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat Wilayah, serta perwakilan BPKP Robertus Gatot Megantoro. Acara ini turut dihadiri para pejabat struktural, camat se-Kutim, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan publik. Dalam sambutannya, Plt.

Kepala Itwil Sudirman Latif menekankan pentingnya sistem manajemen dan pelaporan yang baik dan benar. Sementara itu, Robertus Gatot Megantoro, mewakili Kepala BPKP, mengapresiasi kehadiran kepala perangkat daerah dalam sosialisasi. Robertus juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kutim karena telah menyelenggarakan sosialisasi SPIP yang menurutnya merupakan yang pertama di Kalimantan Timur.

Ia menekankan pentingnya penyelarasan kegiatan dengan aturan yang berlaku terkait anggaran. (ADV/ProkopimKutim/DN)