SAMARINDA – Pengambilan kebijakan dalam proses pembangunan membutuhkan data geospasial yang akurat. Untuk memenuhi ketersediaan data geospasial yang memadai, perangkat daerah (OPD), aparatur pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Kutim dilatih melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan dan Pengolahan Data Geospasial.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya data geospasial bagi kemajuan daerah. “Data geospasial di desa maupun di kabupaten menjadi tolak ukur bagi kemajuan daerah. Kita bisa tahu potensi apa saja yang ada di desa, apa yang masih kurang, yang ke depannya akan menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan,” tegasnya.
Rizali Hadi juga mendukung penuh program Desa Presisi. Menurutnya, data desa presisi memuat informasi penting yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan menjadi dasar pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus penggagas Data Desa Presisi, Profesor Sofian Sjaf, hadir sebagai narasumber dalam bimtek ini. Ia mengungkapkan bahwa data menjadi dasar dari segala keputusan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan program-program yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. “Program desa presisi ini, kalau desa datanya lengkap maka ke depannya perjalanannya pasti lancar dan baik,” ujarnya.
Sofian Sjaf juga menegaskan bahwa kelengkapan data menjadi indikator pencapaian program. “Kalau selama ini kebanyakan data top-down dari atas ke bawah dan seragam, kemudian data tidak disandingkan dengan data riil di tingkat desa, seharusnya data dimulai dari tingkat desa ke atas sehingga akurat dan sesuai datanya,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, dalam laporannya menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan sinergi dalam upaya memenuhi 50 program prioritas bupati dan wakil bupati Kutai Timur. “Ini upaya kita bersama, terutama pada tiga program dari 50 program yang ada, yakni Satu Kartu Keluarga Satu Sertifikat (PTSL), pelepasan kawasan hutan, dan program Desa Presisi,” ujarnya. (ADV/ProkopimKutim/DN)
