SANGATTA – Menjelang berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan perhatian ekstra serius pada capaian fisik dan keuangan. Hal tersebut ditekankan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, dalam rapat yang diikuti para kepala perangkat daerah dan camat se-Kutim.
Noviari menekankan tahun anggaran tersisa dua bulan, sementara target realisasi anggaran masih belum maksimal. Oleh karena itu, para pimpinan perangkat daerah dan camat harus menyusun strategi percepatan.
“Batas akhir pengajuan tender melalui SPSE ditetapkan pada 17 Oktober 2025, sedangkan pengadaan langsung melalui SPSE maksimal 3 November 2025. Semua proses pengadaan wajib melalui PBJ, tidak boleh dilakukan manual,” tegas Noviari.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Administrasi Pembangunan, Insan Bowo Asmoro, capaian realisasi per 31 Agustus 2025 baru mencapai 43 persen dari target 75 persen. Dari total APBD murni sebesar Rp 11 triliun, realisasi awal hanya 6 persen atau Rp 686 miliar. Setelah pergeseran anggaran di triwulan II, capaian naik menjadi Rp 8 triliun atau 28 persen, dan saat ini berada di angka 43 persen dengan sisa anggaran sekitar Rp 4,7 triliun.
“Hal ini juga dipengaruhi adanya penambahan anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp 1,5 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 9,9 triliun,” jelasnya.
Sejumlah kepala perangkat daerah dan camat menyatakan soal keterlambatan administrasi pengadaan, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pasca anggaran perubahan, hingga hambatan teknis yang ditemui di lapangan.
Di hadapan rapat, Noviari menegaskan semua hambatan harus diatasi untuk mencapai target realisasi anggaran, dan diingatkan juga untuk disiplin mematuhi jadwal pembangunan.
“Target minimal 75 persen harus kita kejar. Analisis ulang program RKA 2025 perlu segera dilakukan, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan risiko waktu,” ujarnya.
Rapat dijadikan dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bagian Administrasi Pembangunan. Harapannya, realisasi anggaran yang dikebut dilakukan dengan tetap mengutamakan dampak nyata terhadap rakyat. (ADV/ProkopimKutim/DN)
