SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merupakan salah satu daerah yang berhasil menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, meskipun terdapat banyak aktivitas industri pertambangan di dalamnya. Keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh baik yang bisa dijadikan referensi nasional dalam pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan.
Hal tersebut dinyatakan oleh Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Negara (Wantannas), Begi Hersutanto, dalam kunjungan yang diterima Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Pertemuan kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Fajar Yuswantoro dan sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan pendalaman dan pengumpulan data lapangan terkait model pengelolaan sektor pertambangan dan hilirisasi yang mampu berjalan selaras dengan kondusivitas sosial dan lingkungan masyarakat. Begi Hersutanto menjelaskan bahwa salah satu fokus visi Presiden adalah memaksimalkan potensi industri pertambangan dan hilirisasi agar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah.
Di sisi lain, dinamika sosial dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Hal yang cukup kompleks bagi kami adalah bagaimana mencari model ideal di mana kegiatan pertambangan dan hilirisasi dapat berjalan maksimal, namun dengan dampak sosial yang minimal. Kami mendapat informasi bahwa Kutim memiliki model yang cukup sesuai dengan hal tersebut. Karena itu, kami ingin mempelajari dan membawa masukan ini ke Jakarta untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Begi.
Sementara itu, Wakil Bupati Mahyunadi menyambut baik kunjungan Deputi Geopolitik Wantannas tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kutim untuk memberikan dukungan dan data yang diperlukan. Pihaknya juga siap apabila dilakukan kajian terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam di Kutim, sehingga dapat menjadi contoh implementasi nyata dari pembangunan berkelanjutan.
“Kami menyadari pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah menegakkan aturan dengan tegas agar perusahaan memenuhi kewajiban mereka kepada pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kami juga memastikan hak mereka terpenuhi. Inilah yang menciptakan harmoni antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” pungkas Mahyunadi. (ADV/ProkopimKutim/DN)
