SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah konkretnya ialah memfasilitasi kepesertaan ribuan warga dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah yang dijalankan Dinas Sosial (Dinsos) Kutim ini merupakan upaya mendukung program prioritas kepala daerah.
Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito mengungkapkan bahwa fasilitasi kepesertaan yang diberikan berupa skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Hingga tahun 2025, tercatat 245.567 jiwa di wilayah Kutim telah mendapatkan manfaat dari program jaminan kesehatan tersebut.
“Peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui PBI Jamkesda APBD Kutim mencapai 84.271 jiwa, PBI Jamkesprov Dinas Sosial Provinsi Kaltim sebanyak 27.954 jiwa, serta PBI JKN Kementerian Sosial RI sebanyak 133.342 jiwa,” jelas Ernata.
Jumlah kepesertaan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antartingkat pemerintahan sehingga masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Angka itu juga menjadi bukti bahwa kebijakan jaminan sosial di Kutim berjalan sinergis antartingkat pemerintahan. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.
Selain itu, Dinsos Kutim juga menjaga kesinambungan kepesertaan melalui pembaruan data secara berkala. Langkah ini penting agar setiap warga yang telah terdaftar tetap aktif dalam program jaminan kesehatan, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal.
Ernata menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penghubung administratif antara warga dan BPJS, tetapi juga aktif melakukan pendataan dan verifikasi agar penyaluran bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Upaya ini disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya.
Dengan capaian tersebut, Kutim menunjukkan komitmen nyata terhadap visi pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Ernata, memastikan setiap jiwa terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan bukan hanya memenuhi target administratif, melainkan wujud pengabdian terhadap kemanusiaan. (ADV/ProkopimKutim/DN)
