Usai Kebakaran, Pemkab Kukar Siapkan Penanganan Warga hingga Benahi Akses Lingkungan

Kategory Advertorial, Diskominfo Kutai Kartanegara,
06-10-2026 21:54:00

Asisten I Setkab Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, saat meninjau penanganan warga terdampak kebakaran sekaligus membahas upaya pembenahan akses lingkungan dan penguatan mitigasi kebakaran.

DUTANARASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bergerak menangani warga terdampak kebakaran yang terjadi hingga malam hari. Selain memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi, pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan agar kejadian serupa dapat diantisipasi lebih baik.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan kehadiran pemerintah di tengah warga terdampak menjadi bagian penting dalam proses penanganan musibah.

Menurutnya, bantuan tidak hanya berbentuk kebutuhan material, tetapi juga dukungan moral agar warga tidak menghadapi masa sulit tersebut sendirian.

“Kehadiran pemerintah daerah ini untuk memberikan dukungan moral, semangat, sekaligus bantuan yang mudah-mudahan dapat memberikan sedikit keringanan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah,” ucapnya, Selasa (6/10/2026).

Penanganan di lapangan turut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya. Bantuan juga datang dari Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga terdampak.

Pemkab Kukar juga memastikan persoalan administrasi kependudukan tidak menjadi kendala baru bagi korban.

Warga yang kehilangan KTP maupun dokumen kependudukan lainnya akibat kebakaran akan mendapatkan fasilitasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kalau ada KTP yang terbakar, jangan khawatir. Dukcapil siap menindaklanjuti dan membantu berkaitan dengan identitas kependudukan,” ujarnya.

Persoalan tempat tinggal sementara juga menjadi perhatian. Pemerintah membuka sejumlah alternatif tempat yang dapat dimanfaatkan warga yang rumahnya tidak lagi dapat dihuni, termasuk fasilitas masjid maupun sekolah yang memungkinkan digunakan sebagai tempat sementara.

Karena itu, pendataan kembali akan dilakukan untuk memastikan seluruh korban teridentifikasi.

Pendataan tersebut juga penting karena kondisi warga cukup beragam, mulai dari pemilik rumah, penghuni rumah sewaan, hingga warga yang berasal dari luar daerah.

“Jangan sampai ada yang ketinggalan atau terlewat. Kita akan identifikasi kembali siapa saja yang terdampak dan memastikan mereka mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Di sisi lain, musibah tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi kebakaran di kawasan permukiman.

Salah satu persoalan yang terlihat di lapangan adalah akses jalan lingkungan dan gang yang relatif sempit sehingga menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran mencapai titik kejadian.

Menurut Akhmad Taufik, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penataan kawasan. Pemerintah daerah akan melihat kemungkinan pembenahan akses lingkungan melalui perangkat daerah terkait, termasuk sektor pekerjaan umum dan perumahan.

“Jalan lingkungan perlu ditata supaya bisa lebih lebar dan kendaraan darurat, baik ambulans maupun mobil pemadam kebakaran, dapat masuk dengan mudah ketika terjadi keadaan darurat,” tuturnya.

Selain akses, ketersediaan sumber air juga menjadi perhatian.

Pemerintah mempertimbangkan usulan penambahan titik sumber air maupun hidran sebagai bagian dari penguatan fasilitas penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.

Penguatan mitigasi juga dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat dan relawan di tingkat RT perlu kembali diperkuat.

Menurutnya, lingkungan dapat menyiapkan sumber air maupun peralatan sederhana yang dapat digunakan untuk penanganan awal sebelum petugas pemadam tiba.

“Relawan di tingkat lingkungan, termasuk RT, perlu dibangkitkan kembali. Misalnya dengan menyiapkan sumber air atau perlengkapan yang bisa digunakan ketika terjadi kondisi darurat,” katanya.

Sementara terkait kemungkinan penambahan armada pemadam kebakaran, Pemkab Kukar akan menyesuaikannya dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan anggaran daerah.

“Kalau anggaran tersedia, insyaallah kebutuhan tersebut akan kita upayakan untuk dipenuhi,” pungkasnya.

Bagi pemerintah daerah, musibah ini bukan hanya tentang penanganan setelah kejadian.

Kondisi di lapangan juga menjadi pengingat pentingnya membangun lingkungan yang lebih siap menghadapi keadaan darurat, terutama di kawasan permukiman yang padat. (ADV)