Rapat evaluasi triwulan DPMD Kukar, untuk mengontrol dan memetakan progres kegiatan lapangan (Ist)
DUTANARASI.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat koordinasi internal guna memastikan seluruh program kerja (Proker) Tahun Anggaran (TA 2025), dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh yaitu dengan melalui rapat evaluasi triwulan yang rutin digelar sebagai bentuk kontrol dan pemetaan terhadap progres kegiatan di lapangan.
Dalam evaluasi itu tidak hanya mencermati pencapaian program, tetapi juga menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan mengantisipasi potensi keterlambatan atau kendala teknis di lapangan.
Setiap rapat triwulan akan dipimpin langsung oleh Kepala DPMD Kukar, Arianto, dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta PPKom DPMD Kukar. Arianto menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur dalam evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas capaian kinerja.
“Rapat evaluasi ini untuk melihat target-target yang sudah dan belum terlaksana. Keterlibatan semua pihak penting agar kita bisa bergerak serentak,” ujar Arianto saat ditemui belum lama ini.
Ia juga mencatat bahwa hingga akhir April 2025, serapan anggaran telah mencapai 7 persen. Meskipun angka ini dinilai masih rendah, ia optimistis akan ada peningkatan signifikan pada triwulan berikutnya.
“Kami menargetkan pada Mei nanti serapan bisa tembus 20 persen. Dengan kerja sama yang solid antarbidang, ini sangat mungkin tercapai,” ujarnya yakin.
Arianto menambahkan, serapan anggaran telah dibagi ke dalam empat tahap, yakni 20 persen pada tahap I, 30 persen tahap II, 20 persen tahap III, dan 30 persen tahap IV. Model ini dirancang agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih terkontrol dan terukur sepanjang tahun.
Selain memantau pelaksanaan kegiatan, evaluasi juga digunakan untuk mengukur kinerja DPMD dari sisi pengelolaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana program yang telah dirancang memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Harapan kami, seluruh program bisa terlaksana tanpa hambatan besar dan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Karena pada akhirnya, kinerja kita akan diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutup Arianto. (adv/Iam)
