DUTANARASI.COM – Kabar membanggakan datang dari Kutai Kartanegara. Dua pemimpin lokal, Kepala Desa Liang Ulu Mulyadi dan Lurah Sangasanga Muara Mispan, berhasil menorehkan prestasi nasional dalam Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI.
Keduanya kini resmi menyandang gelar Non Litigation Peacemaker (NL.P), menandakan peran aktif mereka sebagai juru damai di tingkat masyarakat.
Prestasi ini menjadi bukti bahwa upaya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar) membuahkan hasil nyata. Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, setiap tahun kita selalu masuk nominasi. Tahun ini dua wakil kita dari Liang Ulu dan Sangasanga Muara membawa pulang gelar juru damai nasional,” ujarnya, Kamis (17/07/2025).
Menurutnya, ajang PJA bukan sekadar penghargaan, melainkan ruang belajar dan praktik penyelesaian hukum yang konkret di tingkat desa.
“Program ini membekali para kepala desa dan lurah dengan kemampuan mediasi dan pemahaman hukum yang kuat. Dampaknya langsung terasa bagi masyarakat,” tambah Arianto.
Bagi Mulyadi, penghargaan ini menjadi momentum memperkuat peran desa sebagai pusat penyelesaian masalah sosial. Ia teringat satu kasus pada 2023, ketika ponton batu bara menabrak keramba warga.
“Waktu itu kami berhasil menyelesaikannya di tingkat desa tanpa melibatkan aparat hukum. Semua disepakati secara damai,” tuturnya.
Sementara Mispan melihat gelar NL.P sebagai tanggung jawab moral untuk terus menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
“Dengan mengikuti Paralegal Academy, kami kini bisa menindaklanjuti pembentukan Posbakum dan Kadarkum di kelurahan. Warga jadi tahu jalur penyelesaian hukum tanpa harus ke pengadilan,” jelasnya.
Dalam ajang nasional tersebut, Mulyadi menempati peringkat 527 dan Mispan berada di posisi 105. Bagi DPMD Kukar, capaian itu merupakan hasil sinergi dan pembinaan berkelanjutan terhadap aparatur desa dan kelurahan agar lebih mandiri dalam penegakan keadilan.
Arianto menegaskan, DPMD akan terus mendorong desa-desa di Kukar agar meniru langkah positif ini.
“Kami berharap semakin banyak kepala desa dan lurah yang berani mengambil peran sebagai juru damai. Karena keadilan yang sesungguhnya berawal dari kedamaian di lingkungan paling kecil, yaitu desa,” pungkasnya. (Adv/kh)
