Dutanarasi, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini menempatkan pendekatan edukasi masyarakat sebagai pilar utama dalam strategi menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya.
Langkah ini diambil karena kesadaran kolektif dianggap jauh lebih efektif untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang dibandingkan sekadar melakukan pengawasan fisik di lapangan.
Kebijakan ini didasarkan pada evaluasi bahwa penindakan hukum melalui tilang hanya memberikan efek jera sesaat.
Sebaliknya, melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami risiko berkendara bukan sebagai beban aturan, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri dan orang lain.
Dalam implementasinya, upaya ini diperkuat melalui sinergi erat dengan Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur, terutama dalam momentum Operasi Zebra Mahakam 2025.
Operasi ini tidak lagi hanya fokus pada pemeriksaan surat kendaraan, tetapi lebih dititikberatkan pada sosialisasi disiplin dan tata cara keselamatan berkendara yang benar kepada para pengguna jalan.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, dalam sebuah kesempatan menekankan bahwa faktor manusia tetap menjadi penyebab dominan dalam setiap insiden di jalan raya.
“Sebagian besar kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara sendiri, sehingga intervensi terbaik adalah dengan menyentuh kesadaran personal mereka agar lebih berhati-hati saat berada di balik kemudi,” ujar Mahyunadi.
Ia merinci lebih lanjut bahwa pola kecelakaan di Kutai Timur sering kali dipicu oleh kebiasaan buruk yang dianggap sepele oleh masyarakat.
Mengemudi dalam kondisi tubuh yang sangat lelah, memaksakan diri saat mengantuk, hingga penggunaan telepon seluler secara aktif saat berkendara menjadi pemicu utama yang sering berujung fatalitas.
Pemkab Kutim juga memandang bahwa edukasi harus dilakukan secara inklusif dengan menyasar berbagai lapisan usia, terutama kelompok pelajar dan pemuda.
Hal ini penting dilakukan agar nilai-nilai keselamatan jalan raya dapat tertanam kuat sejak usia dini, sehingga menjadi karakter yang melekat hingga mereka dewasa nantinya.
Mahyunadi meyakini bahwa perubahan pola pikir adalah kunci utama dalam keberhasilan program keselamatan transportasi ini.
“Kalau masyarakat sudah sampai pada tahap sadar bahwa keselamatan itu adalah sebuah kebutuhan primer, bukan sekadar takut pada petugas, maka angka kecelakaan pasti bisa ditekan secara signifikan di daerah kita,” imbuhnya.
Selain menyasar institusi pendidikan, pemerintah daerah juga mulai merangkul berbagai komunitas otomotif yang ada di Sangatta dan sekitarnya.
Komunitas ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dan pionir kampanye keselamatan lalu lintas yang mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas melalui hobi dan kegiatan positif.
Kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan elemen sipil ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem jalan raya yang lebih harmonis.
Dengan adanya edukasi yang konsisten, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral antar pengguna jalan yang sering kali memicu konflik maupun kecelakaan di jalur-jalur utama kabupaten.
Sebagai penutup, Mahyunadi menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam menciptakan budaya berkendara yang aman tidak akan berhenti pada satu operasi saja.
“Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif yang konsisten, kita optimis dapat melahirkan budaya berkendara yang aman, bertanggung jawab, dan pada akhirnya menyelamatkan lebih banyak nyawa di jalan raya Kutai Timur,” pungkasnya. (ADV)
