Dutanarasi, Kutai Timur – Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Nurullah, menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengelola potensi wisata daerah. Saat ini, banyak destinasi di Kutai Timur yang mulai dikelola secara mandiri oleh pihak swasta maupun masyarakat lokal melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Langkah ini dinilai efektif untuk mempercepat pengembangan ekonomi di tingkat akar rumput.
Namun, model pengelolaan mandiri ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pendataan jumlah pengunjung. Berbeda dengan objek wisata yang sudah menggunakan sistem karcis resmi dari pemerintah, beberapa lokasi wisata alam masih sulit terpantau secara administratif karena aksesnya yang terbuka dan dikelola secara swadaya.
”Teluk Lingga belum ada laporannya karena kadang dikelola pihak swasta atau pihak ketiga. Intinya bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan tempat destinasi wisata tersebut,” ungkap Nurullah.
Nurullah menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya membantu dari sisi aksesibilitas. Pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk membangun jalan masuk ke lokasi-lokasi wisata potensial. Harapannya, dengan akses yang lebih baik, masyarakat bisa lebih mudah mengelola lahan mereka menjadi destinasi yang bernilai ekonomis.
Salah satu contoh lokasi yang ramai namun sulit dideteksi jumlah pastinya adalah Bukit Pandang. Karena tidak adanya petugas resmi yang berjaga di pintu masuk untuk mencatat setiap orang yang lewat, angka kunjungan hanya bisa diperkirakan berdasarkan pantauan visual di lapangan yang menunjukkan kepadatan setiap harinya.
”Bukit Pandang ini tidak terdeteksi karena tiap hari banyak yang berkunjung, cuma kita tidak ada petugas di situ yang mencatat keluar masuknya pengunjung,” jelasnya mengenai kendala administratif.
Meskipun pendataan menjadi tantangan, Nurullah mengapresiasi kinerja Pokdarwis di beberapa wilayah yang sudah berjalan dengan baik. Ia mencontohkan kesuksesan pengelolaan di pantai-pantai tertentu di mana masyarakat setempat sudah mulai tertib melakukan pelaporan dan menjaga fasilitas secara kolektif. Pelatihan-pelatihan bagi pengelola wisata pun terus digalakkan oleh dinas.
Ke depan, Dispar Kutim berencana untuk memperkuat sistem koordinasi agar semua titik wisata, termasuk yang dikelola swadaya, tetap terpantau perkembangannya. Hal ini krusial untuk memastikan standar keamanan dan kebersihan tetap terjaga di seluruh destinasi wisata yang ada di Kutai Timur.
”Kita memprioritaskan bagaimana memberdayakan masyarakat yang punya lahan, membantu akses jalannya, agar manfaat wisatanya benar-benar dirasakan warga,” tegas Nurullah. (Adv)
