Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Data, Distransnaker Kukar Inisiasi Penyusunan RTKD 2025?2029

Kategory Advertorial,
19-06-2025 00:00:20

DUTANARASI.COM Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 20252029 sebagai upaya mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data makro. Kegiatan ini resmi dibuka Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (18/6/2025). Plt.

Kepala Distransnaker Kukar, Muhammad Hatta, menyampaikan bahwa penyusunan RTKD merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan sektor tenaga kerja ke depan. Ini bukan sekadar agenda seremonial. RTKD akan menjadi pedoman penting bagi Kukar dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan tenaga kerja selama lima tahun ke depan, ungkap Hatta dalam laporan pembukaannya.

Sosialisasi ini dihadiri 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh pemuda, hingga organisasi masyarakat, hadir pula narasumber utama dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker RI, Nur Hayati, yang memberikan paparan terkait perencanaan tenaga kerja makro. Hatta menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan DPA APBD 2025, dengan metode penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Tujuan utama dari RTKD diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kegiatan ini bukan sekadar menulis dokumen. Kami ingin dokumen RTKD bisa menjadi alat yang konkret dalam menjawab tantangan dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kukar, lanjutnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini serta memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan.

Kami berharap hasil dari kegiatan ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang kuat dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, tutup Hatta. (adv/Iam)