DPMD Kukar Perkuat Penegasan Batas Desa Demi Tertib Administrasi
Kategory
Advertorial,
24-11-2025 00:00:17
DUTANARASI.COM - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus menegaskan komitmennya dalam menata administrasi pemerintahan desa melalui percepatan penegasan batas wilayah. Upaya ini kembali ditekankan dalam pertemuan yang difasilitasi DPMD Kukar pada 17 November 2025, membahas batas wilayah Desa Jembayan di ruang rapat DPMD. Kepala DPMD Kukar menjelaskan bahwa ketertiban administrasi bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi fondasi utama dalam pembangunan desa.
Karena itu, proses penegasan batas wajib mengikuti aturan jelas sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56. Batas wilayah harus mengikuti kaidah dua Permendagri tersebut. Desa yang belum menyelesaikan batas tidak dapat dimekarkan dan juga tidak dapat menyusun tata ruang desa, tegasnya, Senin (24/11/2025).
Ia mencontohkan rencana pemekaran Desa Jembayan menjadi Desa Jembayan Hilir. Sebelum langkah pemekaran diambil, batas wilayah desa induk harus terlebih dahulu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Desa Jembayan kemarin ingin mekar menjadi Jembayan Hilir.
Maka batas desanya harus diperbaiki sesuai kaidah. Harapan kami semua pihak dapat ikut mendorong percepatan penyelesaian batas desa, ujarnya. Progres penegasan batas desa di Kukar saat ini telah mencapai sekitar 90 persen.
Namun, masih terdapat sekitar 36 desa yang perlu menata ulang dokumen penegasan batas karena belum sepenuhnya sesuai standar. Dokumen yang sebelumnya berbentuk surat keputusan (SK) juga harus ditransformasikan menjadi peraturan bupati (Perbup). Ini menjadi tugas kami untuk menata kembali, mereviu dokumen penegasan batas yang sebelumnya berbentuk SK menjadi Perbup.
Namun perubahan itu tidak bisa langsung dilakukan karena ada format administrasi yang harus diisi, jelasnya. Proses revisi ini memerlukan pemahaman dan kolaborasi pemerintah desa agar seluruh dokumen bisa dilengkapi dengan benar. Tanpa kelengkapan administrasi, tahapan penegasan batas tidak dapat dirampungkan.
Karena itu, ia kembali mengimbau desa-desa untuk lebih cermat dan proaktif memenuhi persyaratan. Kami berharap desa-desa bisa memahami dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, seluruh proses penegasan batas desa dapat segera tuntas sesuai ketentuan Permendagri, tandasnya.
Upaya berkelanjutan ini menunjukkan konsistensi DPMD Kukar dalam memastikan seluruh desa memiliki payung administrasi yang kuat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai rencana jangka panjang. (Adv/kh)
Iklan dutanarasi.com
Iklan dutanarasi.com
Tags:
Advertorial
Kategory terkait
Pemkab Kukar Perketat Transparansi Program Rp150 Juta per RT, Warga Diwajibkan Terlibat Langsung
24-11-2025 00:00:17
DPMD Kukar Pastikan Pelaksanaan BLT Dana Desa Masih Sesuai Regulasi Nasional
24-11-2025 00:00:17
DPMD Kukar Apresiasi Inovasi Desa Loa Duri Ilir yang Raih Juara Nasional Ketahanan Pangan
24-11-2025 00:00:17
Dengan Pendampingan DPMD Kukar, PAW Sungai Meriam Sukses Tetapkan Indra Lesmana sebagai Kades
24-11-2025 00:00:17
Kolaborasi Pemprov Kaltim dan DPMD Kukar Perkuat Pemberdayaan Desa Lewat Bantuan Barang?
22-11-2025 00:00:17
PKK RT, Ruang Baru Pemberdayaan Warga: DPMD Kukar Dorong Penguatan Keluarga dari Lingkungan Terdekat
22-11-2025 00:00:17
Login dengan Facebook
Login dengan Google