Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim Perkuat Pengawasan untuk Wujudkan Kukar Idaman Terbaik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Advertorial


DUTANARASI.COM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjalin kerja sama dengan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah strategis mewujudkan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik 20252030, dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (6/10). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat di lingkungan Pemkab Kukar.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan bahwa langkah kolaboratif bersama BPKP merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Hal ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan 17 program dedikasi yang menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik.

Memang kerja sama ini sudah bertahun-tahun berjalan, dan sekarang kita teruskan. Kami ingin Kukar Idaman Terbaik ini sukses dan diawasi bersama dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa, ujar Rendi. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik dari APBD Kukar harus diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian adalah Program Rp150 Juta per RT, yang dirancang untuk memperkuat fiskal di tingkat RT dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program ini dari uang masyarakat. Ada sekitar Rp140 miliar, dan masyarakat Kukar perlu awasi.

Kita juga pastinya akan perbaiki dan evaluasi tiap tahunnya untuk program ini, jelas Rendi. Menurutnya, keberhasilan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat. Dengan adanya pengawasan bersama, diharapkan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan menghindarkan potensi penyimpangan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kukar, Heriansyah, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi secara sistematis sejak tahap perencanaan. Kolaborasi antara Pemkab Kukar, BPKP, dan seluruh perangkat daerah akan memperkuat sistem pengawasan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kita berkomitmen mewujudkan Kukar Idaman Terbaik ini hingga ke desa, dengan memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan mitigasi risiko korupsi dilakukan sejak dini, tegas Heriansyah.

Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus memastikan pembangunan di Kutai Kartanegara berjalan efektif, efisien, dan berintegritas. (Adv/kh)

Iklan dutanarasi.com

Tags:

Advertorial