Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim Sepakat Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Aksi Kolaboratif 2025

Kategory Advertorial,
06-10-2025 00:00:23

DUTANARASI.COM Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025, Senin (6/10/2025). Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin di Pendopo Wakil Bupati Tenggarong, disaksikan Sekretaris Daerah, Sunggono, jajaran kepala OPD, serta para camat se-Kukar. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemerintah, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Rendi Solihin menegaskan bahwa kolaborasi strategis dengan BPKP sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pengendalian korupsi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, ujar Rendi.

Ia menjelaskan, rencana aksi kolaboratif ini memiliki tiga makna penting. Pertama, menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan independen seperti BPKP. Kedua, berfungsi sebagai instrumen bersama dalam mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Ketiga, diharapkan mampu menumbuhkan budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara. Rendi juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik meningkat, iklim investasi membaik, serta kualitas pelayanan publik turut terangkat.

Kami mengapresiasi pendampingan BPKP Kaltim yang terus membantu Pemkab Kukar memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, ucapnya. Menutup sambutannya, Rendi mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan rencana aksi tersebut bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan pedoman kerja nyata yang harus diterapkan dalam setiap lini pemerintahan. Langkah ini bukan hanya soal administrasi, tetapi tentang membangun kepercayaan masyarakat melalui integritas dan tanggung jawab, pungkasnya.

(adv/Iam)