Pemkab Kukar Matangkan Pengakuan Masyarakat Adat Lawas Sumping Layang Lewat FGD Strategis
Kategory
Advertorial,
DPMD Kukar,
08-05-2025 00:00:15
DUTANARASI.COM Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mempertegas komitmennya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Pemerintah sedang mengkaji secara mendalam pengakuan hukum terhadap masyarakat adat Lawas Sumping Layang di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat. Melalui FGD tersebut yang melibatkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman hukum, status tanah adat, serta prosedur penetapan wilayah adat sesuai regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.
Kami ingin memastikan setiap kebijakan, terutama penetapan wilayah adat, dilakukan secara hati-hati dan punya dasar hukum yang kuat, ujar Asri Riyandi Elvandar, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Kamis (8/5/2025). Riyandi menegaskan bahwa, pengakuan masyarakat hukum adat bukan sekadar proses legalitas, akan tetapi berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian karena wilayah adat kerap tumpang tindih dengan kawasan berizin usaha seperti tambang, hutan, dan perkebunan, yang memiliki potensi konflik laten.
Kalau tidak dikelola dengan mekanisme yang tepat, bisa muncul konflik baru di masa depan, maka dari itu, kami siapkan strategi hukum dan administratif sebaik mungkin, tambahnya. FGD ini juga menghasilkan panduan awal yang akan menjadi dasar teknis dalam proses pengakuan masyarakat adat, agar tidak berbenturan dengan izin usaha maupun tata ruang yang telah ditetapkan. Langkah strategis ini sekaligus menjadi bagian dari upaya besar Pemkab Kukar untuk memastikan pembangunan daerah tetap menghargai identitas budaya dan hak tanah leluhur masyarakat adat setempat.
DPMD Kukar berharap langkah ini bisa menjadi contoh pengelolaan wilayah adat yang berkeadilan dan berkelanjutan, tidak hanya bagi Kukar, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia yang memiliki tantangan serupa. Kami tidak menunda. Justru kami sedang menyusun fondasi kuat agar pengakuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat adat itu sendiri, pungkasnya.
(adv/Iam)
Iklan dutanarasi.com
Iklan dutanarasi.com
Tags:
Advertorial
Kategory terkait
Puluhan Pegawai DPMD Kukar Gotong Royong Selamatkan Aset di Gedung Lama
23-05-2025 00:00:15
HKG PKK ke-53 Tingkat Kukar Siap Digelar di Muara Badak, Tampilkan Karya dan Kreativitas Kader Perempuan
10-05-2025 00:00:15
DPMD Kukar Dorong Pemerintah Desa Prioritaskan Dana untuk Ketahanan Pangan
10-05-2025 00:00:15
Posyandu sebagai Garda Terdepan Layanan Kesehatan Masyarakat
10-05-2025 00:00:15
DPMD Kukar Rutin Gelar Gerakan Etam Mengaji, Targetkan Dua Kali Khatam Al-Qur'an Setahun
10-05-2025 00:00:15
DPMD Kukar Dorong Pembentukan BKAD untuk Percepat Pembangunan Desa Secara Kolektif
09-05-2025 00:00:15
Login dengan Facebook
Login dengan Google