Pemkab Kutim Pacu Realisasi APBD Perubahan 2024 Senilai Rp 1,4 Triliun

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Advertorial


SANGATTA Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan realisasi APBD Perubahan 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan waktu tersisa hanya dua bulan, Pemkab Kutim dituntut bekerja ekstra agar penyerapan anggaran dapat optimal. Rizali Hadi menyatakan pihak Pemkab telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan mempercepat proses lelang dan administrasi.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Kita berupaya untuk memaksimalkan belanja. Tapi biasa kita setiap tahun itu persoalan waktu, persoalan kondisi alam, apalagi yang berkaitan dengan konstruksi, jasa, berkaitan dengan ketersediaan material, ini faktor-faktor yang juga memengaruhi belanja nanti, ujarnya.

Rizali Hadi memastikan pihaknya akan berusaha keras menghindari perpanjangan waktu pekerjaan hingga melewati tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi utang yang dapat membebani keuangan daerah. Kita ada aturannya, kalau bisa jangan seperti itu ya.

Karena potensi utang, kita menghindari potensi utang lagi. Karena perkiraan pendapatan kita ini menurun, ya kita menghindari, pungkasnya. Selain itu, Rizali Hadi juga menyinggung terkait penagihan piutang daerah yang masih belum mendapatkan penyelesaian.

Menurutnya, dari total piutang sebesar Rp 1,4 triliun, tersisa sekitar Rp 62 miliar yang belum ditagih. Seluruh piutang daerah diharapkan dapat segera diselesaikan, meskipun ada beberapa kendala administrasi yang perlu diatasi. Berbagai persoalan terkait realisasi anggaran yang waktunya tersisa dua bulan, kepentingan dan kesejahteraan rakyat tetap yang utama.

Sehingga realisasi dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, supaya transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. (ADV/ProkopimKutim/DN)

Iklan dutanarasi.com

Tags:

Advertorial