Pengawasan Tenaga Kerja Asing Diperketat, Kukar Fokus pada Sektor Tambang

Kategory Advertorial,
05-08-2025 00:00:16

DUTANARASI.COM Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah serius dalam memperketat pengawasan terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA), terutama yang bekerja di sektor pertambangan, hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (5/8/2025). Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Kesbangpol Kukar dengan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, yang melibatkan seluruh camat, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, menekankan bahwa pengawasan TKA tak bisa dilakukan secara sektoral atau sepihak.

Dibutuhkan sinergi antarinstansi untuk menyatukan data, strategi, dan pengawasan di lapangan. Ini bukan sekadar rapat biasa, kita ingin membangun sistem pemantauan yang solid agar keberadaan TKA bisa diawasi secara berkelanjutan, ujar Sutrisno. Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh data akurat dan real-time tentang aktivitas dan jumlah TKA, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat industri tambang.

Berdasarkan informasi dari para camat, TKA di Kukar paling banyak bekerja di sektor pertambangan, sementara itu, di sektor perkebunan, keberadaan tenaga asing relatif minim. Mayoritas TKA memang di tambang, dan ini harus kita pastikan keberadaannya sesuai aturan, tujuan utamanya agar iklim ketenagakerjaan tetap sehat dan adil bagi pekerja lokal, katanya. Sutrisno menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar dalam menjaga kepentingan daerah, terutama menyangkut perizinan perusahaan, perlindungan tenaga kerja, serta ketertiban administrasi keimigrasian.

Kesbangpol Kukar berharap forum ini menjadi titik awal untuk membentuk mekanisme pengawasan TKA yang lebih efisien, transparan, dan responsif, khususnya di sektor tambang yang menjadi salah satu pilar ekonomi Kukar Koordinasi lintas sektor seperti ini sangat vital untuk memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, kita ingin semua kegiatan usaha tetap dalam koridor hukum yang berlaku, pungkasnya. (adv/Iam)