Persiapan MTQH XLVI Kaltim Kian Matang, Kukar Pastikan Venue dan Akomodasi Kafilah Siap

DUTANARASI.COM – Pemerataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kecamatan Anggana mulai diarahkan melalui pemetaan kebutuhan di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruas jalan yang belum memiliki penerangan maupun lampu yang sudah tidak berfungsi dapat masuk dalam usulan pembangunan dan pemeliharaan tahun anggaran 2027. Camat Anggana, Rokip, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di Ruang Rapat DPRD Kukar, Senin (2/11/2026). Rokip mengapresiasi respons Komisi III DPRD Kukar, khususnya Ketua Komisi III Farida dan anggota dewan dari daerah pemilihan Anggana serta wilayah pesisir yang telah memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan penerangan jalan. Menurutnya, LPJU menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Pasalnya, masih terdapat lampu jalan yang tidak berfungsi, sementara beberapa desa juga belum mendapatkan fasilitas penerangan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi respons dari Ketua Komisi III beserta seluruh anggota dewan. LPJU saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat, karena masih banyak lampu yang mati dan sejumlah desa belum tersentuh pemasangan,” ujarnya. Melalui RDP tersebut, pihak kecamatan juga memperoleh kejelasan mengenai pembagian kewenangan antar-OPD dalam penyediaan LPJU. Salah satunya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memiliki kewenangan pemasangan penerangan di lingkungan perumahan, selain Dinas Perhubungan (Dishub) yang selama ini lebih dikenal menangani kebutuhan tersebut. Kejelasan pembagian kewenangan ini dinilai penting agar usulan pembangunan tidak tumpang tindih dan dapat diarahkan kepada instansi yang tepat. Pemerintah Kecamatan Anggana selanjutnya akan melakukan pemetaan berdasarkan kewenangan Perkim, Dishub, maupun pemerintah kecamatan. Rokip menjelaskan, aplikasi pemetaan yang tersedia saat ini telah memuat data seluruh desa beserta ruas jalannya. Tahap berikutnya adalah berkoordinasi dengan para kepala desa untuk menentukan titik-titik yang paling membutuhkan penerangan. Sejumlah wilayah menjadi perhatian awal, di antaranya Handil Terusan yang belum tersentuh pemasangan LPJU. Selain itu, ruas jalan poros di Kutai Lama dan Anggana juga masih membutuhkan penambahan fasilitas penerangan. Pemerataan LPJU tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Terlebih, ruas jalan yang minim penerangan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan saat malam hari. Rokip menargetkan seluruh usulan prioritas dapat disampaikan paling lambat pada minggu ketiga November 2026, sesuai arahan pimpinan rapat, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027. “Seluruh kebutuhan harus segera kami inventarisasi dan usulkan sebelum anggaran ditetapkan. Harapannya, melalui RDP ini, pemasangan dan pemeliharaan LPJU di Kecamatan Anggana bisa direalisasikan pada 2027,” pungkasnya. (ADV)