SANGATTA – Bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Cabang Sangatta, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meluncurkan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) daring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI). Sebagai dinas yang menangani hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan acara itu di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Integrasi menjadi langkah strategis mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pimpinan Cabang PT Bank Kaltimtara, Mardiansyah, menyatakan bahwa penerapan SP2D daring merupakan langkah maju dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.
“Bank Kaltimtara berkomitmen memberikan layanan yang mempermudah dan mempercepat proses keuangan. Sistem ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga menjamin transparansi yang semakin baik,” ujarnya.
Peluncuran juga dihadiri Sekretaris BPKAD Kutim, Aji Salehudin, beserta jajarannya serta para bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem baru ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala teknis yang selama ini muncul dalam sistem manual, seperti retur dokumen akibat kesalahan data rekening.
“Sistem daring ini menjadi solusi atas kendala retur SP2D. Data penerima dana telah terverifikasi secara elektronik, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan,” jelas Aji.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa digitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem yang lebih transparan dan real time. Kerja sama berkelanjutan dengan Bank Kaltimtara juga akan memastikan pengembangan sistem SP2D daring berjalan optimal.
SP2D daring yang terintegrasi dengan SIPD RI dirancang sebagai sistem nasional yang menyatukan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan sistem ini, pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi lebih baik dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, hingga pencairan dana secara elektronik.
Dengan resmi dibukanya kegiatan peluncuran dan sosialisasi ini, Kutai Timur menjadi salah satu kabupaten yang mulai menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan secara progresif. Hal tersebut menjadi langkah awal menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan terpercaya. Kutim siap menyongsong era digital dalam sistem keuangannya. (ADV/ProkopimKutim/DN)
