SANGATTA – Setiap alat kontrasepsi yang sampai ke tangan masyarakat tidak hanya harus layak secara fisik, tetapi juga tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menyelenggarakan pelatihan intensif Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) melalui aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA).
Pelatihan dua hari ini dibuka oleh Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B., bertempat di Kantor DPPKB Kutai Timur. Peserta pelatihan berasal dari lima kecamatan, yaitu Teluk Pandan, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan. Sementara itu, narasumber didatangkan dari BKKBN Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya panjang untuk memastikan layanan Keluarga Berencana (KB) benar-benar hadir tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran di Kutim. Wilayah yang membentang dari pesisir Teluk Pandan hingga pedalaman Rantau Pulung kini bergantung pada presisi data digital untuk mengelola kebutuhan dasar kontrasepsi warganya.
“Data yang akurat menjadi kunci perencanaan dan evaluasi kegiatan. Kami sebagai penyaji data harus memastikan pelaporan di lapangan tepat waktu,” tegas Junaidi, didampingi Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Mustika.
Junaidi menyampaikan tiga poin penting kepada para peserta. Pertama, pentingnya data real time sebagai fondasi perencanaan. Kedua, ia menekankan sinergi antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan petugas fasilitas kesehatan (faskes). Ketiga, ia menekankan transparansi dalam pemantauan stok, terutama mengenai masa kedaluwarsa alat kontrasepsi.
“Jangan sampai alat kontrasepsi yang sudah tidak layak sampai ke masyarakat. Pelaporan stok harus transparan,” ucap Junaidi, yang juga pernah bertugas di wilayah Muara Ancalong.
Kepala Bidang KB Mustika menyoroti perlunya harmonisasi tugas antara PKB yang berstatus pegawai pusat dan petugas faskes di daerah. Menurutnya, meskipun struktur kepegawaian berbeda, tanggung jawab terhadap masyarakat tetap sama.
Pelatihan ini juga menjadi sarana membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterpaduan layanan. Peserta diajak membedah persoalan teknis, seperti keterlambatan pengiriman data, ketidaksesuaian stok, hingga kendala jaringan. (ADV/ProkopimKutim/DN)
