SANGATTA – Bupati Kabupaten Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengharapkan pembahasan yang mendalam terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Selain itu, ia mengingatkan supaya tidak ada program-program yang tertunda dan menghambat penggunaan anggaran secara maksimal.
“Saya berharap nanti pada saat pembahasan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama tiga atau empat bulan ini. Jadi, maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan,” tegas Ardiansyah.
Hal tersebut diutarakannya dalam rangka menjelaskan alasan keterlambatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun 2025. Salah satu alasannya adalah proses penyesuaian anggaran dengan kondisi terkini, khususnya dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan itu membutuhkan penanganan khusus di penyesuaian anggaran sehingga terpaksa terlambat.
“Semuanya kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Di Kaltim juga demikian, beberapa daerah juga demikian. Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan sehingga memakan waktu yang lama,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses perancangan, Ardiansyah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) hadir dan aktif terlibat dalam setiap sesi pembahasan bersama DPRD Kutim. Harapannya, anggaran yang disusun dapat dijelaskan secara lebih rinci dan dapat diterima anggota dewan.
“Saya sudah minta dibuatkan surat. Semua TAPD dan kepala PD wajib hadir di tempat terkait pembahasan ini,” pungkasnya. Kehadiran para pembantu bupati di dalam Rapat Paripurna DPRD nantinya diharapkan membantu pembahasan supaya lebih feasible, realistis, dan berdampak nyata terhadap pembangunan. (ADV/ProkopimKutim/DN)
