Pemkab Kukar Percepat Pemulihan Pascakebakaran, Kebutuhan Warga Jadi Prioritas

Kategory Advertorial, Diskominfo Kutai Kartanegara,
08-10-2026 22:52:00

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menyampaikan langkah percepatan pemulihan warga terdampak kebakaran di Gang Wakaf, Tenggarong, dengan memprioritaskan kebutuhan dasar dan penataan kawasan.

DUTANARASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak mempercepat pemulihan warga terdampak kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Gang Wakaf, Tenggarong.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penanganan pascakebakaran tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga memastikan warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.

“Respons masyarakat terhadap kejadian ini luar biasa. Kami berharap proses recovery dapat dilakukan dengan cepat,” jelasnya, Kamis (8/10/2026).

Salah satu kebutuhan yang segera ditindaklanjuti adalah perlengkapan memasak. Setelah warga menyampaikan kebutuhan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Baznas melalui Plt Camat hingga bantuan peralatan memasak dapat disalurkan.

Aulia menilai, bantuan harus diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Sebab, ketersediaan bahan makanan saja belum cukup apabila warga tidak memiliki peralatan untuk mengolahnya.

Di sisi lain, keberadaan relawan turut menjadi kekuatan dalam penanganan pascakebakaran. Para relawan bersama BPBD dan Damkar terlibat dalam pengelolaan dapur umum serta penyediaan makanan bagi korban, relawan, dan personel yang masih bertugas.

“Terima kasih kepada seluruh personel Damkar, BPBD, relawan, pemerintah kecamatan dan kelurahan yang sejak awal sudah turun membantu masyarakat,” ujarnya.

Peristiwa kebakaran tersebut juga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat.

Aulia menyebut ketersediaan air dan akses kendaraan pemadam menjadi perhatian penting. Kondisi jalan yang terbatas dapat menyulitkan kendaraan Damkar mencapai titik kebakaran dan berdampak pada lamanya proses pemadaman.

Karena itu, pemerintah berencana memperkuat ketersediaan air di sejumlah titik yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Upaya tersebut salah satunya akan dikaitkan dengan optimalisasi dana RT pada tahun mendatang.

Namun, penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah karena persoalan yang dihadapi setiap RT berbeda.

“Kalau bisa ditangani melalui dana RT, kita akan coba optimalkan pembiayaan tersebut untuk mengatasi kebutuhan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Aulia mengungkapkan, berdasarkan laporan Damkar, pemadaman kebakaran dalam kondisi normal umumnya dapat diselesaikan kurang dari 30 menit. Namun, dalam kejadian kali ini, proses pemadaman berlangsung hingga sekitar dua jam.

Hal tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi akses, ketersediaan air maupun sistem penanganan kebakaran.

Selain kebutuhan material, pemerintah juga memberi perhatian terhadap kondisi psikologis warga yang terdampak.

Sebanyak sekitar 75 kepala keluarga disebut terdampak akibat peristiwa tersebut. Pemerintah meminta agar proses pendampingan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi mental warga setelah mengalami musibah.

Aulia meminta pemerintah kelurahan bersama komunitas dan masyarakat ikut melakukan pemantauan terhadap kondisi warga.

Menurutnya, pengalaman menghadapi kebakaran dapat meninggalkan beban psikologis bagi korban.

Karena itu, kehadiran pemerintah dan lingkungan sekitar diperlukan agar warga tidak menghadapi masa pemulihan seorang diri.

“Recovery bukan hanya dari perspektif fisik. Kita juga harus melihat kondisi psikologis warga,” katanya.

Untuk kebutuhan pendidikan, pemerintah juga memastikan anak-anak terdampak tetap dapat bersekolah. Perlengkapan sekolah, termasuk seragam, menjadi bagian dari kebutuhan yang dipersiapkan agar aktivitas belajar mereka tidak terhenti akibat musibah.

Aulia menjelaskan, penanganan dilakukan dalam beberapa tahap.

Dalam jangka pendek, pemerintah memprioritaskan kebutuhan yang memungkinkan warga kembali menjalankan rutinitas, mulai dari makanan, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan untuk bekerja.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melakukan pemulihan sesuai kewenangannya sekaligus menata kawasan agar lebih siap menghadapi risiko serupa di masa mendatang.

“Kita ingin memastikan masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Untuk jangka menengah dan panjang, kita berusaha melakukan recovery sesuai kewenangan pemerintah daerah, termasuk melakukan penataan kawasan,” pungkasnya. (ADV)