Dutanarasi, Kutai Timur – Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur (Dishub Kutim) mulai menjajaki skema baru dalam pengelolaan transportasi publik guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Abdul Muis, memaparkan rencana penerapan konsep Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan sebagai solusi modernisasi angkutan darat di wilayah tersebut.
Konsep BTS ini dinilai lebih efektif karena melibatkan pihak ketiga sebagai operator, sementara pemerintah berperan sebagai pembeli layanan. Dengan cara ini, standar pelayanan minimal seperti ketepatan waktu, kebersihan unit, dan keamanan penumpang dapat lebih terjamin dibandingkan dengan sistem angkutan konvensional yang selama ini ada.
”Ada konsep kita yang terbaru dari kementerian, namanya Buy The Service (BTS). Jadi angkutan itu kita bekerja sama pihak ketiga, mereka yang membeli kendaraan itu, pemerintah membeli layanan,” terang Abdul Muis mengenai rencana inovasi tersebut.
Sistem ini nantinya akan menggunakan teknologi pembayaran digital seperti barcode untuk memudahkan transaksi penumpang. Abdul Muis meyakini bahwa persaingan dengan jasa travel atau ojek daring hanya bisa dimenangkan jika angkutan umum milik pemerintah memiliki kualitas pelayanan yang setara atau bahkan lebih baik, namun dengan harga yang tetap kompetitif.
Tantangan utama dalam implementasi BTS adalah kesiapan anggaran dan regulasi di tingkat daerah. Untuk itu, Dishub sedang menyusun kajian kebutuhan jaringan trayek yang akan menjadi dasar hukum dalam pengadaan layanan ini. Kajian ini direncanakan akan tuntas pada tahun depan agar dapat segera diusulkan dalam skema penganggaran daerah maupun pusat.
”Sebenarnya masyarakat ini kan pelayanan. Apa bedanya sekarang travel-travel ini? Karena pelayanannya bagus. Strategi kita memang harus meningkatkan pelayanan itu,” tegas Muis mengenai kunci keberhasilan angkutan umum masa depan.
Selain fokus pada layanan baru, Dishub juga tetap memperhatikan fungsi terminal-terminal yang ada di Kutai Timur. Terminal Rantau Pulung dan Wahau menjadi perhatian khusus untuk diperbaiki fasilitasnya. Pemeliharaan aset tetap berjalan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran agar infrastruktur pendukung siap saat layanan BTS mulai diperkenalkan ke masyarakat.
Abdul Muis berharap transformasi transportasi di Kutai Timur ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Baginya, angkutan umum bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi yang dapat menekan biaya hidup masyarakat di pedalaman.
”Kita di perhubungan ini selalu berupaya bagaimana untuk merangsang masyarakat kita bisa memakai kendaraan angkutan umum, tentunya dengan konsep pelayanan yang lebih baik,” tutupnya. (Adv)
