Kepala DPMD Kukar Arianto saat menghadiri Rapat Penyusunan Raperda RPJMD 2025-2029.
DUTANARASI.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat kembali mendapat perhatian luas. Dalam pembahasan Raperda RPJMD Kukar 2025–2029, pada Senin (20/10/2025) di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, pemerintah daerah menegaskan rencana peningkatan anggaran program Rukun Tetangga (RT) menjadi Rp150 juta per RT, sebuah langkah besar untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa program ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang memberikan Rp50 juta per RT. Namun kali ini, cakupannya diperluas agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.
“Dana ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah. Kami ingin memastikan setiap RT bisa memenuhi kebutuhan warganya secara langsung,” ujar Arianto.
Menurutnya, peningkatan anggaran ini tidak hanya ditujukan untuk kegiatan sosial, tetapi juga untuk mendukung berbagai kegiatan produktif.
“Kami ingin dana ini menjadi stimulan ekonomi. Pemuda di RT bisa dilatih keterampilan seperti bengkel, sementara ibu-ibu bisa berdaya lewat pelatihan membuat kue atau kerajinan,” tuturnya.
Lebih dari itu, DPMD Kukar kini tengah menyiapkan pedoman dan regulasi pelaksanaan agar pengelolaan dana berjalan transparan dan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami sedang menyempurnakan regulasi supaya tidak ada celah penyalahgunaan. Pengelolaan harus aman dan akuntabel,” tegasnya.
Program Rp150 juta per RT juga diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat, terutama dalam kegiatan keagamaan, sosial kemanusiaan, dan peringatan hari besar.
“Ini bentuk kepedulian nyata Pemkab Kukar terhadap masyarakat kecil. Kami ingin program ini menjawab kebutuhan dasar warga, mulai dari kesehatan hingga kegiatan sosial,” katanya.
Arianto pun menggarisbawahi bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi besar Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
“Niat beliau sangat jelas, yakni menghadirkan manfaat nyata bagi warga melalui kebijakan yang berpihak. DPMD Kukar siap mengawal agar program ini benar-benar sampai dan berdampak,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, program Rp150 juta per RT diyakini akan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat serta memperkuat ekonomi dan solidaritas sosial masyarakat Kukar. (Adv/kh)
