SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak usia sekolah dasar dan menengah merupakan upaya untuk memberikan kesempatan memperoleh asupan gizi yang baik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melihat program ini sebagai langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan bahwa pembentukan Satgas MBG merupakan langkah nyata untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Mahyunadi dalam rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat tersebut dihadiri oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim Trisno, perwakilan Badan Gizi Nasional Pusat, para kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda, termasuk Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto dan Wakapolres Kutim Kompol Ahmad Abdullah.
Satgas MBG akan menjadi motor penggerak koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan, pendataan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Satgas ini juga bertanggung jawab untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan, termasuk mekanisme distribusi, keterlibatan sekolah, tenaga kesehatan, penyedia pangan lokal, hingga sistem monitoring agar pelaksanaan program tepat sasaran,” tegas Mahyunadi.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim Trisno menambahkan bahwa Satgas ini tidak hanya bertugas melaksanakan, tetapi juga memastikan agar program berjalan akuntabel, efektif, dan menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak penerus bangsa di Kutim. Oleh karena itu, sinergi dan dukungan dari semua pihak sangat menentukan.
Sebagai program prioritas nasional, MBG diharapkan dapat segera diimplementasikan secara bertahap di Kutim, mulai dari tahap sosialisasi, uji coba, hingga pelaksanaan penuh pada tahun ajaran mendatang. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi generasi muda Kutim.
Satgas MBG melibatkan berbagai perangkat daerah teknis, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, serta instansi terkait lainnya. Rencananya, akan dibentuk pula tim teknis di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mempercepat distribusi program. (ADV/ProkopimKutim/DN)
