SANGATTA – Kemandirian bibit kelapa sawit perlu didorong, selain untuk memutus ketergantungan, juga agar mendapatkan tanaman yang sesuai dengan kondisi alam di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Selama ini, Kutim yang memiliki ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit menggantungkan kebutuhan bibitnya pada pasokan dari Pulau Sumatra. Melihat hal tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meminta riset yang kuat untuk menemukan bibit sawit yang sesuai dengan karakter tanah dan cuaca lokal.
Hal tersebut diungkapkan Mahyunadi di depan Tim Sustainable Landscape of Palm Oil Initiative (SLPI) United Nations Development Programme (UNDP), di Pelangi Room Hotel Royal Victoria. Mahyunadi mengakui bahwa kendala utama selama ini adalah belum adanya riset yang dilakukan.
“Belum ada ide ke arah sana. Makanya saya mendorong agar Kutim memulai langkah ini. Kalau ada riset, nanti bisa diarahkan untuk dibiayai oleh daerah,” jelasnya. Ia menambahkan, riset sawit memerlukan waktu yang panjang, idealnya mencakup satu siklus tanam sawit, sekitar 20–25 tahun, untuk mengetahui daya hidup hingga produktivitas buah. Namun, dengan kerja sama dan teknologi, riset dapat dipercepat. Meski demikian, menurut Mahyunadi, dengan riset terfokus, lima tahun ke depan mungkin sudah bisa menghasilkan bibit yang sesuai dengan tanah Kutim.
Pemkab Kutim dan UNDP membahas komitmen daerah melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang selaras dengan strategi ekonomi hijau Kaltim serta target nasional dalam RAN KSB. Hal ini menunjukkan keseriusan Kutim dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Selain itu, Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutai Timur (Formika) didorong untuk memperkuat kolaborasi lintas pihak. Forum ini diharapkan menjadi model kemitraan antara pemerintah, perusahaan, koperasi, dan masyarakat dalam merancang solusi bersama. (ADV/ProkopimKutim/DN)
