BALIKPAPAN – Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel adalah salah satu cara memastikan uang rakyat digunakan dengan tepat. Kedua hal tersebut menjadi cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Faktor lain untuk pemberantasan korupsi ada pada pengendalian mental, keberanian melawan sikap permisif, menjaga integritas dari intervensi jabatan, tidak memanfaatkan keadaan, menghindari niat buruk, serta peran keluarga yang sehat dan mendukung nilai-nilai antikorupsi.
Pernyataan tersebut diuraikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang berlangsung di Balikpapan. Acara tersebut dihadiri gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim. Kehadiran Setyo sekaligus menandai peralihan instrumen pengendalian korupsi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) ke MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention).
Sistem baru ini memperluas indikator pencegahan dari 62 menjadi 113, dengan delapan fokus utama: perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta layanan publik.
“MCSP bukan sekadar sistem evaluasi, melainkan peta jalan pencegahan. Jika dijalankan serius, maka risiko korupsi bisa ditekan sejak dini,” kata Setyo. Capaian MCSP akan menjadi dasar penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD). Daerah dengan skor rendah akan mendapat pengawasan lebih ketat dari KPK, sementara yang tinggi berpeluang menjadi percontohan nasional.
“Kunci pemberantasan korupsi ada pada pengendalian mental, keberanian melawan sikap permisif, menjaga integritas dari intervensi jabatan, tidak memanfaatkan keadaan, menghindari niat buruk, serta peran keluarga yang sehat dan mendukung nilai-nilai antikorupsi,” jelasnya.
Rakor ini menjadi momentum konsolidasi moral para kepala daerah se-Kaltim. Penguatan sistem pencegahan diharapkan mampu mendorong Kaltim tampil sebagai salah satu wilayah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (ADV)
