SANGATTA – Komitmen daerah melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang selaras dengan strategi ekonomi hijau Kaltim serta target nasional dalam RAN KSB dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Tim Sustainable Landscape of Palm Oil Initiative (SLPI) United Nations Development Programme (UNDP) di Pelangi Room Hotel Royal Victoria. Hal tersebut menjadi bagian dari keseriusan Kutim dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Di dalam pertemuan tersebut juga mendorong Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutai Timur (Formika) untuk memperkuat kolaborasi lintas pihak. Forum ini diharapkan menjadi model kemitraan antara pemerintah, perusahaan, koperasi, dan masyarakat dalam merancang solusi bersama.
UNDP Indonesia hadir memperkenalkan metodologi Effective Collaborative Action (ECA) guna memperkuat kerja sama tersebut, memastikan semua pihak terlibat aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari agenda, tim UNDP SLPI juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Muara Bengalon, Tepian Baru, dan Miau Baru. Kunjungan tersebut diharapkan akan mendapatkan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi petani serta inovasi lokal yang dapat menjaga komoditas sawit agar tetap berkelanjutan, sehingga akan lebih menguatkan strategi dan kolaborasi yang dibangun.
Menyinggung kunjungan tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi yang hadir dalam pertemuan menyoroti ketergantungan perkebunan kelapa sawit Kutim terhadap bibit dari Sumatra. Ia berharap ada riset terpadu yang akan menghasilkan bibit sawit yang lebih sesuai dengan karakter tanah dan cuaca lokal.
Kemandirian bibit tersebut juga nantinya akan menambah ekonomi petani sawit, sekaligus menjadikan industri kelapa sawit lebih bersemangat berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa selama ini Kutim sepenuhnya mengandalkan bibit dari luar daerah, terutama Sumatra. Padahal, potensi riset lokal dapat membuka jalan bagi kemandirian bibit yang lebih sesuai dengan kondisi alam Kutim.
Mahyunadi mengakui ketergantungan bibit sawit terjadi karena belum ada riset. Ia mendorong Kutim untuk memulai langkah tersebut. Untuk pembiayaan akan didukung oleh pemerintah daerah. (ADV)
