179 KDMP di Kukar Disebut Sudah Terbangun, Kendala Lahan Jadi Perhatian

Kategory Advertorial,
17-10-2026 11:34:00

Teks foto: Sekda Kukar, Sunggono, menjelaskan pembangunan 179 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta kendala ketersediaan lahan di sejumlah wilayah, terutama kawasan perairan.

DUTANARASI.COM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dari total wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, sekitar 179 unit dilaporkan telah terbangun, meski sejumlah lokasi masih menghadapi kendala ketersediaan lahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pembangunan KDMP direncanakan menjangkau 193 desa dan 44 kelurahan di wilayah Kukar. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penyelesaian sejumlah persoalan teknis, terutama terkait penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan.

“KDMP di Kutai Kartanegara seharusnya dibangun di 193 desa dan 44 kelurahan.

Berdasarkan data yang saya ketahui, sekitar 179 unit sudah terbangun,” ujarnya, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Sunggono, kendala lahan yang dihadapi setiap wilayah tidak selalu sama. Sebagian lokasi belum memiliki lahan yang dapat digunakan, sedangkan di lokasi lainnya, lahan yang tersedia masih berstatus milik atau berada dalam penguasaan pihak lain.

Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan penyelesaian lebih lanjut agar pembangunan KDMP dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Tantangan tersendiri juga dihadapi dalam rencana pembangunan KDMP di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya daerah yang karakteristik geografisnya didominasi perairan.

Sunggono mencontohkan wilayah Sepatin dan Perapakan Tuan yang memiliki keterbatasan lahan daratan. Kondisi permukiman yang sebagian berada di atas air membuat pembangunan fasilitas koperasi membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah daratan.

“Untuk wilayah seperti Sepatin dan Perapakan Tuan, hampir tidak ada tanah yang bisa digunakan karena permukimannya berada di atas air.

Sampai sekarang, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menentukan bagaimana pembangunan KDMP di wilayah tersebut dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, kejelasan petunjuk pelaksanaan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam menentukan langkah yang tepat, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis khusus.

Sementara itu, mengenai kemungkinan penyerahan mobil operasional untuk mendukung kegiatan KDMP, Sunggono mengaku belum memperoleh informasi atau arahan resmi terkait hal tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengupayakan penyelesaian kendala yang ada melalui koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, pembangunan KDMP di Kukar dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan membuka peluang penguatan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. (ADV)