SANGATTA – Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyoroti pentingnya akurasi data kependudukan dalam persiapan pemilu. Perubahan demografis yang dipicu derasnya arus investasi disebut membawa banyak pendatang baru ke Kutim, sehingga Disdukcapil harus melakukan pencatatan yang baik.
“Investasi besar yang masuk membawa banyak tenaga kerja dan pendatang baru. Jika administrasi kependudukan tidak akurat, maka akan memengaruhi representasi politik kita, termasuk jumlah kursi DPRD Kutim di masa depan. Pemilu tidak hanya sekadar prosedur memilih, tetapi juga menyangkut legitimasi politik serta kepercayaan masyarakat kepada negara,” tegasnya.
Untuk itulah pemerintah melakukan kajian teknis persiapan pemilu. Kajian teknis ini penting karena mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Kajian dilakukan sebagai kerja sama antara pemerintah daerah, KPU, dan akademisi. Bupati Ardiansyah menilai sinergi ini menunjukkan bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan tugas bersama demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan di Kutai Timur.
Ketua KPU Kutim, Siti Akhlis Muafin, menjelaskan bahwa kajian teknis ini menjadi ruang refleksi sekaligus langkah strategis dalam memperkuat kesiapan penyelenggara. KPU tegas berkomitmen agar seluruh proses pemilu terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kehadiran pemerintah daerah dan akademisi dalam kajian tentu menjadi energi tambahan untuk menjawab tantangan teknis di lapangan.
Akademisi yang hadir juga melihat pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam persoalan ini. Mereka beranggapan bahwa kajian teknis ini penting agar demokrasi di Kutim semakin matang. Melalui sinergi antara pemerintah, KPU, dan akademisi ini, Kutai Timur memperlihatkan upaya bersama membangun sistem demokrasi daerah yang lebih kuat dan berkualitas. (ADV/ProkopimKutim/DN)
